Our Blog

You Are Here Home Our Blog
23 Apr
Admin, in Blog 0

BELUM tuntas skandal Bank century yang melibatkan Boediono dan Sri Mulyani, sudah muncul kasus pajak Paulus Tumewu dengan kejanggalan hukum dan keganjilan lainnya.

Tak mengherankan jika Satgas Pemberantasan Mafia Hukum perlu mempelajari dugaan kejanggalan dalam penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) oleh Jaksa Agung, dalam kasus pelanggaran pajak dengan tersangka Komisaris Utama PT Ramayan Lestari Sentosa Tbk, Paulus Tumewu.
Sejauh ini memang belum ada pengaduan atau laporan yang masuk ke satgas terkait kejanggalan terbitnya SKPP perkara pajak Paulus Tumewu. Namun satgas harus mempelajarinya untuk menentukan ada tidaknya kejanggalan dalam proses terbitnya SKPP tersebut.

Komisi III DPR juga harus mengagendakan untuk meminta keterangan semua pihak yang terkait dalam dugaan kasus pajak Paulus Tumewu. Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan, Kamis (22/4) pagi mengemukakan, komisinya berencana mengungkapkan kasus pajak Paulus Tumewu, baik sebagai wajib pajak pribadi maupun pajak perusahaan, dalam hal ini PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. Sebab, disinyalir ada kasus pajak yang tidak jelas, yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 399 miliar.

Kita mendorong DPR mencari kejelasan dugaan penyimpangan pajak perusahaan. Perusahaan selalu bersifat mencari keuntungan.

DPR harus berani mempertanyakan juga, termasuk saat rapat kerja dengan Jaksa Agung pada Rabu pekan depan. Jaksa Agung kini diuji, untuk membuka secara terang benderang kasus Tumewu itu.

Saat ini Komisi III DPR RI sedang mempelajari dan menggali lebih jauh data yang disampaikan Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI). Komisi III telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut kasus tersebut. Panja harus segera memanggil pihak-pihak yang terlibat.

Kini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi sibuk mengurus Tumewu dan memeriksa kembali data seputar penghentian penyidikan kasus pajak Paulus Tumewu. Arahan Menkeu, jajarannya diminta membuka kembali dan mempelajari file-file lama terkait kasus wajib pajak (WP) Paulus Tumewu.

Paulus Tumewu diduga hanya melaporkan sebagian dari pengasilannya dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Berdasarkan penyelidikan, Paulus diduga melakukan tindak pidana perpajakan karena tidak melaporkan sebagian penghasilan.

DPR dan Satgas Mafia Hukum harus menyelidiki mana yang benar: kasus pajak itu tidak dilakukan terhadap PT Ramayana Lestari Sentosa, atau terhadap Paulus sebagai wajib pajak pribadi. Penyidikan tindak pidana perpajakan ini dilakukan pada 2005 terhadap kewajiban pajak tahun 2004.

Dari dokumen yang diperoleh saat penyidikan, Paulus terbukti telah melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 39 Ayat 1 huruf c UU 16/2000 tentang KUP, yakni menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Demi mencari kebenaran dan keadilan kemenkeu tak boleh membela mafia pajak, tapi harus membongkarnya. Meminjam ungkapan Sasmito Sekjen APPI, siapa pun yang bersalah harus ditindak, termasuk jika itu pejabat kemenkeu seperti JB Kristiadi, Darmin Nasution, dan Sri Mulyani.

Negeri ini merupakan negara hukum, dan tidak boleh ada pilih kasih dalam menegakkan hukum. [mor]

Comment Closed

 

Add Comment

 
Your email address will not be published.

Recent Post

 

Archives

 

My Site

Kamu akan mengerti arti persahabatan, ketika kamu mulai merindukan saat-saat kebersamaan.

 

Categories

 

Tag Clouds

 

Did you know ?

Dibutuhkan 3 bumi untuk menunjang manusia; bila smua negara dibumi mengkonsumsi Sumber Daya Alam setinggi Amerika Serikat